WARGA DKI Jakarta kini berharap banyak dari Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dapat segera menangani aneka masalah di DKI Jakarta sesuai janji mereka ketika berkampanye. Salah satu aspek penting dari harapan masyarakat itu ialah penanganan masalah urbanisasi di Ibu Kota. Urbanisasi ke Jakarta memang perlu ditangani secara serius karena menyebabkan banyak persoalan, khususnya bagi Pemerintah Provinsi DKI dalam memenuhi kebutuhan warga pendatang, seperti penyediaan lapangan kerja, permukiman, sanitasi, dan air bersih. Penanganannya selama ini belum optimal, yang ditandai dengan banyaknya pengangguran serta bertempat tinggal pada daerah yang bukan peruntukannya dan di daerah slums.
Maka, atas dasar itu, dengan telah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur yang baru amat diharapkan dapat menyelesaikan aneka persoalan itu agar Jakarta kian layak huni dan nyaman bagi seluruh warga DKI Jakarta, serta dapat berkontribusi besar bagi kemajuan Ibu Kota.
Maka, atas dasar itu, dengan telah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur yang baru amat diharapkan dapat menyelesaikan aneka persoalan itu agar Jakarta kian layak huni dan nyaman bagi seluruh warga DKI Jakarta, serta dapat berkontribusi besar bagi kemajuan Ibu Kota.
Program OK OCE
Sesuai dengan janji dalam debat final pilgub DKI Jakarta yang berlangsung di Hotel Bidakara (10/2/2017), calon wakil gubernur Sandiaga Uno waktu itu menjelaskan bahwa untuk mengatasi persoalan urbanisasi di Jakarta akan membuat program OK OCE atau One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Berdasarkan konsep itu maka akan ada sebanyak 44 center for entrepreneurship sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kegiatan ekonomi baru. Pembentukan program OK OCE itu sebagai bentuk pemberdayaan agar para migran dapat mandiri dan mampu berkontribusi bagi kemajuan DKI Jakarta. Hal ini memang bukan ilusi karena menurut The McKinsey Global Institute (2012), sekitar 53% penduduk perkotaan di Tanah Air saat ini memberikan kontribusi sebesar 74% terhadap produk domestik bruto (PDB). Diperkirakan, pada 2030 kontribusi penduduk perkotaan meningkat menjadi 86% terhadap PDB.
Sesuai dengan janji dalam debat final pilgub DKI Jakarta yang berlangsung di Hotel Bidakara (10/2/2017), calon wakil gubernur Sandiaga Uno waktu itu menjelaskan bahwa untuk mengatasi persoalan urbanisasi di Jakarta akan membuat program OK OCE atau One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Berdasarkan konsep itu maka akan ada sebanyak 44 center for entrepreneurship sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kegiatan ekonomi baru. Pembentukan program OK OCE itu sebagai bentuk pemberdayaan agar para migran dapat mandiri dan mampu berkontribusi bagi kemajuan DKI Jakarta. Hal ini memang bukan ilusi karena menurut The McKinsey Global Institute (2012), sekitar 53% penduduk perkotaan di Tanah Air saat ini memberikan kontribusi sebesar 74% terhadap produk domestik bruto (PDB). Diperkirakan, pada 2030 kontribusi penduduk perkotaan meningkat menjadi 86% terhadap PDB.
Sementara itu, studi Bank Dunia selama 1970-2006 di Tiongkok dan India menunjukkan untuk setiap 1% pertambahan penduduk kota berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita di tiap-tiap negara itu rata-rata sebesar 6%. Adapun di Thailand, pendapatan per kapita pada periode sama (1970-2006) mencapai rata-rata 10% untuk setiap 1% pertambahan penduduk kotanya. Dalam konteks ini barangkali perlu juga disimak pernyataan dari World Development Report (2009) yang menyebutkan 'no country has grown to middle income without industrilizing and urbanizing. None has grown to high income without vibrant cities'. Industrialisasi dan urbanisasi diperlukan sebagai syarat untuk menuju masyarakat kelas menengah, dan keragaman penduduk kota berpotensi meningkatkan pendapatan.
Bahkan, dengan keberadaan urbanisasi itu, DKI Jakarta pada saat sama juga mengalami kehadiran bonus demografi karena pertambahan penduduk berasal dari pendatang yang umumnya pada usia produktif. Kehadiran bonus demografi di DKI Jakarta memang berbeda dengan kehadiran bonus demografi dari daerah-daerah lainnya, khususnya yang berstatus kabupaten. Sebab kehadiran bonus demografi pada daerah-daerah yang berstatus kabupaten umumnya disebabkan turunnya angka kelahiran pada masa lalu, sedangkan kehadiran bonus demografi di DKI Jakarta selain disebabkan penurunan kelahiran juga karena perpindahan penduduk usia produktif dari daerah lainnya.
Berdasarkan pengalaman sejumlah negara yang telah mengalami kehadiran bonus demografi, ternyata bonus demografi dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi. Di Tiongkok, misalnya, menurut studi yang dilakukan Zhang Monan (2012), bonus demografi dapat menyumbang sepertiga dari pertumbuhan ekonomi 'Negeri Tirai Bambu'. Dalam konteks urbanisasi itu sendiri, studi Bank Dunia selama 1970-2006 di Tiongkok dan India, misalnya, menemukan bahwa untuk setiap 1% pertambahan penduduk kota berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita di tiap-tiap negara itu dengan rata-rata sebesar 6% per tahun. Sementara itu di Thailand pada periode sama (1970-2006), kontribusinya bahkan mencapai rata-rata 10% untuk setiap pertambahan 1% penduduk kotanya.
Celakanya, Indonesia belum mampu memetik keuntungan secara optimal atas pertambahan penduduk kotanya. Menurut studi Bank Dunia itu, untuk setiap 1% pertambahan penduduk kota di Tanah Air, peningkatan pendapatan per kapitanya tercatat kurang dari 2% (Indonesia: The Rise of Metropolitan Region, The World Bank). Boleh jadi, belum optimalnya kontribusi pendatang di Tanah Air terhadap kemajuan ekonomi, yang ditengarai juga terjadi di DKI Jakarta, antara lain karena besarnya volume jumlah pendatang. Dengan jumlah pendatang yang besar menyebabkan pelayanan pemerintah terhadap pendatang, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, menjadi tidak optimal. Hal ini pula yang perlu dicermati secara serius bagi gebernur dan wakil gubernur baru dalam penanganan urbanisasi dengan program OK OCE sesuai dengan janji kampanye waktu lalu.
Bahkan, dengan keberadaan urbanisasi itu, DKI Jakarta pada saat sama juga mengalami kehadiran bonus demografi karena pertambahan penduduk berasal dari pendatang yang umumnya pada usia produktif. Kehadiran bonus demografi di DKI Jakarta memang berbeda dengan kehadiran bonus demografi dari daerah-daerah lainnya, khususnya yang berstatus kabupaten. Sebab kehadiran bonus demografi pada daerah-daerah yang berstatus kabupaten umumnya disebabkan turunnya angka kelahiran pada masa lalu, sedangkan kehadiran bonus demografi di DKI Jakarta selain disebabkan penurunan kelahiran juga karena perpindahan penduduk usia produktif dari daerah lainnya.
Berdasarkan pengalaman sejumlah negara yang telah mengalami kehadiran bonus demografi, ternyata bonus demografi dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi. Di Tiongkok, misalnya, menurut studi yang dilakukan Zhang Monan (2012), bonus demografi dapat menyumbang sepertiga dari pertumbuhan ekonomi 'Negeri Tirai Bambu'. Dalam konteks urbanisasi itu sendiri, studi Bank Dunia selama 1970-2006 di Tiongkok dan India, misalnya, menemukan bahwa untuk setiap 1% pertambahan penduduk kota berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita di tiap-tiap negara itu dengan rata-rata sebesar 6% per tahun. Sementara itu di Thailand pada periode sama (1970-2006), kontribusinya bahkan mencapai rata-rata 10% untuk setiap pertambahan 1% penduduk kotanya.
Celakanya, Indonesia belum mampu memetik keuntungan secara optimal atas pertambahan penduduk kotanya. Menurut studi Bank Dunia itu, untuk setiap 1% pertambahan penduduk kota di Tanah Air, peningkatan pendapatan per kapitanya tercatat kurang dari 2% (Indonesia: The Rise of Metropolitan Region, The World Bank). Boleh jadi, belum optimalnya kontribusi pendatang di Tanah Air terhadap kemajuan ekonomi, yang ditengarai juga terjadi di DKI Jakarta, antara lain karena besarnya volume jumlah pendatang. Dengan jumlah pendatang yang besar menyebabkan pelayanan pemerintah terhadap pendatang, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, menjadi tidak optimal. Hal ini pula yang perlu dicermati secara serius bagi gebernur dan wakil gubernur baru dalam penanganan urbanisasi dengan program OK OCE sesuai dengan janji kampanye waktu lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar